Desember, Bulannya Para Ibu Se-Nusantara

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si

Desember memang bulannya para ibu. Disamping memang terdapat Hari Ibu pada 22 Desember, empat tahun belakangan hingga 2016 ini Desember selalu menjadi momentum bagi event akbar Kongres Ibu Nusantara (KIN), persembahan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI). Hari puncak KIN ke-4 adalah tanggal 24 dan 25 Desember 2016, dimana ribuan muslimah di ibukota dan juga kota Bogor, yang tak lain kota satelit utama Jakarta, menjadi tempat perhelatannya.

MHTI sebagai gerakan perempuan bagian integral dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), senantiasa memiliki konsep mewujudkan kemuliaan perempuan, mengokohkan bangunan keluarga dan menyelamatkan generasi. Berkait kelindan dengan hal ini sekaligus sebagai refleksi akhir tahun 2016, maka KIN 4 merupakan salah satu wadah pengarusan bagi arah gerak MHTI tersebut.

Bertajuk “Negara Soko Guru Ketahanan Keluarga”, KIN 4 diselenggarakan secara beriringan di 83 kota di seluruh Indonesia. Terhitung sejak 18-25 Desember 2016, total peserta yang hadir dalam rangkaian KIN 4 diperkirakan mencapai lebih dari 43 ribu muslimah. Mereka terdiri dari berbagai profesi dan komunitas. Diantaranya para ibu, tokoh muslimah, mubalighoh, birokrat, akademisi, intelektual, aktivis, anggota parpol, insan media, dan jurnalis. 

Sungguh, ketahanan keluarga adalah asas utama ketahanan bangsa. Karenanya, ketika ketahanan keluarga rapuh bahkan runtuh, pasti memberi dampak serius terhadap kehidupan sosial masyarakat dan juga bangsa.

Di KIN 4 ini, MHTI menyorot masih belum terwujudnya kondisi ideal pada keluarga Indonesia. Bahkan di tahun ini bisa dikatakan Indonesia Darurat Ketahanan Keluarga. Karena itu, kondisi buruk ketahanan keluarga sepanjang tahun 2016 seharusnya mendapat perhatian serius semua pihak, khususnya pemerintah. Segenap komponen umat perlu terus mengingatkan pemerintah akan peran besarnya terhadap ketahanan keluarga. Kita bahkan perlu menagih janji atas apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam peringatan Hari Keluarga 2016 di Kupang, “Pembangunan fisik saja tidak cukup, peran institusi sosial seperti keluarga sangatlah penting,” ( 30/7/2016).

Menilik bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga tidak secara langsung bisa dipenuhi secara mandiri oleh keluarga, karena adanya beberapa fungsi keluarga yang harus ditopang oleh peran negara, maka pelaksanaan fungsi utama negara sebagai pelaksana pengaturan hajat hidup masyarakat akan sangat berpengaruh pada ketahanan keluarga.

Mampunya kepala keluarga menafkahi keluarganya dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja yang mencukupi bagi para laki-laki, serta adanya jaminan negara terhadap keluarga yang mempunyai halangan dalam bekerja. Kemampuan orangtua mendidik anak-anak mereka tentang agama dan pengetahuan dasar, terkait erat dengan kemampuan negara dalam menyelenggarakan pendidikan terhadap calon orangtua untuk menjadi figur teladan bagi anak-anaknya. Begitu pun dalam menjalankan fungsi perlindungan, bisa terjamin tatkala negara menghilangkan secara tuntas berbagai kejahatan di tengah masyarakat.

Demikianlah hakikat negara untuk menjadi soko guru ketahanan keluarga. Negara yang dapat mengemban mandat tersebut hanyalah negara Khilafah Islamiyyah, bukan yang lain. Khilafah sajalah negara yang dapat mewujudkan peran sebagai perisai hakiki, pelayan umat, pelaksana langsung pemenuhan, dan pengaturan hajat hidup rakyat. Wallaahu a’lam bish showab []